Fiqh Perempuan Kekinian Dan ke-Indonesia-an

FIQH PEREMPUAN

KEKINIAN DAN KEINDONESIAAN

Oleh: DR. Hj. Aisyah Ismail[1]

 

I. PENDAHULUAN

Tatanan kehidupan umat manusia yang didominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang. Dalam tatanan itu, perempuan ditempatkan sebagai the second human being (manusia kelas dua),yang berada dibawah superioritas laki-laki, dan akhirnya membawa implikasi luas dalam sosial masyarakat.

Beribu tahun sebelum Islam, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh, dan oleh karenanya tidak bersuara, berkarya, dan berharta. Kemudian setelah Islam datang, agama ini secara bertahap mengangkat kaum perempuan, sehingga mereka berhak menyuarakan keyakinan, berhak mengaktualisasikan karya , dan berhak memiliki harta yang memungkinkan mereka diakui sebagai warga masyarakat, kedudukan perempuan seperti yang terakhir disebutkan, mengindikasikan bahwa salah satu ajaran misi Islam sejak kehadirannya, adalah tidak memberikan keutamaan kapada jenis kelamin tertentu.

Berkaitan dengan itulah, maka fiqh Islam memandang bahwa setiap orang dalam beraktifitas menghindarkan pembedaan jenis kelamin dan suku bangsanya. Pemahaman fiqh seperti ini, kelihatan sejalan dengan UU HAM dalam konteks kekinian dan keIndonesiaan yang di dalamnya terdapat aturan khusus tentang hak kaum perempuan[2]. Secara umum, UU HAM tersebut telah mencerminkan fiqh yang relevan dengan era kekinian, terutama dalam konteks keindonesiaan. Bahkan, ada suatu hal yang menarik disini yakni pengakuan UU HAM akan fiqh islam tentang perlunya wali bagi perempuan yang belum dewasa dan belum menikah.

Disisi lain dalam fiqh klasik dinyatakan bahwa perempuan tidak berhak menjadi pemimpin. Pemahaman fiqh klasik ini menjadi kontra dengan pemahaman fiqh era kekinian dimana perempuan diberbagai negara banyak yang tampil sebagai pemimpin[3], bahkan dalam konteks keindonesiaan kepemimpinan kaum perempuan pada skala dominan diperbolehkan.

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang bagaimana fiqh perempuan, kekinian dan keIndonesiaan. Untuk lebih mendalamnya kajian ini, maka sub permasalahan yang dijadikan obyek pembahasan adalah, apa yang dimaksud fiqh perempuan dan bagaimana konsepnya di-era kekinian dalam konteks keIndonesiaan.


II.
PEMBAHASAN

A. 
Pengertian Fiqh Perempuan

Dari segi bahasa, perkataan fiqh (Indonesia: fiqh) berasal dari akar kata f?,q?f, dan h?, (???) yang berarti paham atau pengetahuan tentang sesuatu[4]. Dari sini dapat ditegaskan bahwa perkataan fiqh itu menunjuk kepada pengetahuan tentang hukum agama, hukum-hukum syariat ( knowledge of the law ), salah satu doa yang menyatakan: ( Ya Allah, ajarkanlah padanya pengetahuan agama dan jadikanlah dia memahami segala perkara yang sulit )[5]

Kemudian secara istilah, pengertian fiqh tidak jauh berbeda dengan pengertian secara bahasa sebagai mana yang disebutkan tadi. Dalam hal ini, Abu Zahrah mendefinisikan bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci[6]. Dengan demikian obyek fiqh ada dua. Pertama, hukum-hukum amaliah (perbuatan jasmaniah). Kedua, dalil-dalil tentang hukum perbuatan itu.

Untuk mengetahui batasan akurat tentang fiqh perempuan, maka batasan perempuan lebih awal perlu di ketahui. Dalam hal ini perempuan dalam terminologi Arab sering kali di sinonimkan dengan term ( al-uns?, al-nis?, imra’ah )[7]. Term al-uns? bermakna lembek dan lunak , sebagai lawan dari kata al-zakara yang berati kuat.  Perempuan disebut uns? oleh karena pada umumnya kulit mereka lembek dan lunak.

Selanjutnya, term al-nisa sama dengan kata niswah yang asal katanya adalah nasiya yang berrati “lupa”, dan dapat pula berati “menghibur”.

Perempuan disebut al-nis? karena pada umumnya mereka pelupa, dan dikatakan niswah oleh karena mereka pandai menghibur dirinya, terutama suaminya. Penggunaan Term al-nis? atau niswah merujuk pada kaum perempuan secara umum, termasuk yang berstatus isteri, janda, gadis, dan anak-anak.

Sedangkan Term imra’ah berasal dari katamir’ah yang artinya cermin. Ini berati bahwa perempuan pada umumnya suka becermin , atau suka menghias diri dihadapan cermin, dan sesuai kenyataanya Term imra’ah tersebut lebih cocok digunakan untuk menyebut perempuan gadis, perempuan muda yang sudah bersuami, dan janda, karena mereka inilah yang lebih suka menghias diri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  perempuan diartikan sebagai perempuan dewasa[8] , yakni orang yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, dan melahirkan anak. Tampak pengertian ini lebih melihat kepada aspek fisik perempuan. Pengertian perempuan yang lebih luas dikemukakan oleh Adil Athi Abdullah yaitu makhluk allah S.W.T., yang mulia pasangan lelaki, yang dilebihkan oleh Allah dengan ciri kehamilan, melahirkan,dan menyusui, serta ketajaman kejiwaan seperti kasih sayang yang tinggi, kesabaran dalam mendidik anak, serta kelembutan jiwa.

Dengan demikian, perempuan memiliki nilai lebih dibandingkan lelaki. Allah S.W.T.  telah menganugrahkan kelebihan-kelebihan kepada perempuan berkaitan dengan status keperempuanannya  yang membedakanya dengan lelaki. Ciri khas perempuan yang dapat hamil, melahirkan, dan menyusui, kasih sayang, ketabahan, dan kesabaran dalam mendidik anak merupakan kelebihan perempuan.

Berdasarkan pada batasan-batasan pengertian yang telah dikemukakan, maka dalam pandangan penulis bahwa, fiqh perempuan memiliki beberapa konsep makna.

Pertama, fiqh perempuan adalah hukum-hukum amaliyahdalam melaksanakan syariat, misalnya masalah wali nikah bagi kaum perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan.

Kedua, fiqh perempuan adalah dalil dalil tentang, misalnya dalil tentang kepemimpinan kaum perempuan. Dari dua pengertian ini, maka dirumuskan bahwa fiqh perempuan adalah pemahaman terhadap hukum dan dalil yang berkenaan dengan kaum perempuan dalam melakukan aktifitas.

Karena fiqh perempuan berkaitan dengan hukun syarah’ dan dalil naqli maupun aqli, maka secara esensial fiqh perempuan dalam artian pemahaman tentang eksistensi kaum perempuan merupakan hasil ijtihad yang disebut dengan fiqh ijtih?diy. Oleh karena itu, tidak diherankan jika dalam memahami suatu obyek hukum, hasil pemahaman (fiqh) yang yang dihasilkan oleh seorang mujtahid terkadang bertentangan dengan dan atau berbeda dengan pemahaman (fiqh) yang diperoleh mujtahid lainnya.

Dengan batasan seperti di atas, dapat dirumuskan bahwa fiqh perempuan di-era kekinian bisa saja berbeda dengan fiqh perempuan masa klasik. Disisi lain, fiqh perempuan di negara arab berbeda dengan fiqh perempuan di negara Indonesia. Perbedaan seperti ini adalah sesuatu yang wajar mengingat sifat fiqh adalah elastis dan terkondisi karena ia lahir dari ijtihad.

Dalam pandangan Hamkah Haq, fiqh dengan syariat sungguh berbeda. Syariat dalan arti nash-nash yang mengandung hukum adalah berasal dari Allah, sedangkan fiqh sebagai upaya memahami hukum berasal dari mujtahid.

Jika syariat bersifat mutlak dan universal berlaku untuk segala jaman dan tempat, maka fiqh sebagai pemahaman dan penafsiran dari syariat tentunya bersifat relatif, karena lahir dari ijtihad ulama sesuai dengan potensinya serta konteks dan kondisi zaman dan lingkungannya[9]. Konsep fiqh yang dirumuskan ini, kelihatannya mendapat pembenaran dari sejarah karena dalam fiqh Islam, ijtihad yang merupakan penggunaan nalar dalam memahami dan menetapkan hukum, telah ada sejak permulaan Islam dan berlanjut di jaman sahabat, kemudian mengalami perkembangan dari masa ke masa sampai era kekinian.


B. 
Konsep fiqh Perempuan di Era Kekinian Dalam Konteks Keindonesiaan.

Empat sumber yang dijadikan sebagai acuan utama produk pemikiran Islam, yakni fiqh , fatwa ulama, yurisprudensi, dan perundang-undangan Islam.

Fiqh sebagai produk ijtihad adalah sesuatu yang mutlak adanya. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa mengabaikan fiqh, termasuk pengabaian terhadap fiqh perempuan sama halnya dengan mengabaikan setengah dari konsep ajaran Islam.

Dikatakan demikian, karena ajaran islam yang termaktub dalam sumber pokoknya ( Alquran dan Hadist ), senantiasa menyebut eksistensi kaum perempuan.  Eksistensinya ini menyangkut perlunya mendudukkan perempuan pada kedudukan yang sebenarnya, serta memberi mereka peranan bukan saja dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat.

 

Fiqh Perempuan dalam kehidupan rumah tangga

            Dalam Islam, kehidupan suami istri merupakan hubungan kerja sama antara kedua belah pihak untuk mewujudkan kehidupan yang mawaddah wa rahmah (penuh cinta dan kasih sayang), juga sakinah (ketenangan).

Dalam mewujudkan kehidupan tersebut Alquran memberikan petunjuk bagi suami isteri. Bagi suami isteri ada petunjuk seperti yang dalam QS. An-nis? (4): 19, yakni, ?????????????? ??????????????? (dan pergaulilah mereka / isteri-isteri dengan cara yang ma’ruf )[10].

Bagi isteri ada petunjuk seperti yang terdapat daklam QS. Al-Baqarah (2): 228, yakni  ?????????????? ??????????? ??????? ?????? ????????? (dan para perempuan mempunayai hak yang setimpal dengan kewajibanya dengan cara-cara  yang ma’ruf)[11]. Dengan ayat ini, ditegaskan bahwa hubungan suami harus berdasarkan mu’?syarah bi al-mar’?f.

KH. Hussein Muhammad dalam bukunya fiqh perempuan mendefinisikan mu’asyarah bi al-mar’?sebagai pergaulan, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang dibangun bersama (antara suami isteri) dengan cara yang baik[12]. Dengan prinsip mu’asyarah bi al ma’r?f, persoalan-persoalan yang timbul dalam urusan rumah tangga bisa terselesaikan dengan baik.

            Namun dalam kenyataan di-era kekinian yang sering terjadi didalam rumah tangga kaum muslim Indonesia, suami dianggap sebagai orang yang menpunyai posisi yang tertinggi dalam pengambilan keputusan. Ia harus diutamakan dalam banyak hal, dan isteri (perempuan) harus taat kepada segala ketentuannya. Jika ia berusaha untuk melanggar, ia akan dikenakan sanksi nusy?z .

Arti nusy?z adalah menantang, namun dalam istilah fiqh nusy?z adalah ketidak pedulian atau pembangkangan isteri terhadap suami. Ringkasnya, nusy?z mencakup segala sesuatu yang tidak disukai suami. Sehingga, wajah seorang isteri kurang ceria dihadapan suami juga dianggap sebagai salah satu bentuk nusy?z. Dalam konteks nusy?z ini menjadi semacam pembenaran dari sikap sewenang-sewenang suami terhadap isterinya. Karena demikian halnya, maka perlu dipahami fiqh kekinian tentang nusy?z.

            Fiqh kekinian tentang nusy?z  terutama dalam konteks fiqh ke Indonesia, kelihatannya harus dimasukkan dalam RUU tentang kekerasan di Rumah Tangga dengan mengacu pada sikap ma’ruf yang telah disinggung oleh ayat di atas. Disamping itu, banyak ayat dalam Alquran yang menjelaskan betapa Allah menganjurkan sikap ma’r?f dalam perkawinan. Kekerasan terhadap isteri justeru bertentangan dengan konsep mu’?syarah bi al-ma’r?f. Lagi pula, apakah mungkin Allah SWT yang Maha Adil akan membiarkan tidak adil dan kekerasan terhadap sebagian makhluknya?

            Karena itu, fiqh perempuan yang diharapkan di-era kekinian adalah memberikan peluang yang sama secara proporsional kepada jenis perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-hak dan kewajiban yang seimbang (adil) dalam kehidupannya. Tak ada jenis yang harus menempati posisi pertama dan kedua, sebab semua sama derajat dan martabatnya di hadapan Allah.

            Masalah lain yang perlu mendapat perhatian di-era kekinian dan masih kontroversial dalam masyarakat Indonesia kaitannya dengan fiqh perempuan, adalah tentang ijb?r dan wali mujbir. Dalam literatur fiqh klasik dikenal istilah wali mujbir yang dalam hal ini, adalah ayah atau kakek dari seorang gadis.

Wali mujbir mempunyai hak ijb?r atau hak melaksanaknan sebuah perkawinan pada gadis tersebut. Gadis yang tidak mau mengikuti  perkawinan tersebut dicap durhaka dan telah berbuat dosa. Dengan aturan ini, tidak mengherankan masih banyak perempuan Indonesia, terutama di pedesaan menerima saja bentuk perkawinan itu. Dalam kenyataannya pula, sering perempuan tidak berdaya menghadapi pilihan orang tuanya, meski mereka tidak menginginkannya


III. PENUTUP

            Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dari sini kemudiah dirumuskan bahwa fiqh perempuan memiliki dua konsep.

            Pertama, fiqh perempuan adalah hukum-hukum amaliyah dalam melaksanakan syariat. Misalnya masalah wali nikah bagi kaum perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan. Kedua, fiqh perempuan adalah dalil-dalil tentang hukum misalnya dalil tenang kepemimpinan kaum perempuan. Karena fiqh perempuan berkaitan dengan hukum syara’ dan dalil naqli maupun aqli, maka secara esensial fiqh perempuan dalam artian pemahamaan tentang eksistensi kaum perempuan merupakan hasil ijtihad yang disebut dengan fiqh ijtihadiy.

            Sebagai konsekuensinya, perempuan dalam pemahaman fiqh harus didudukan pada posisi yang sebenarnya, serta memberi mereka peranan bukan saja dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep fiqh perempuan dalam rumah tangga mengutamakan  mu’asyarah bi al-ma’ruf. Sedangkan dalam masyarakat mengutamakan kesetaraan dalam memperoleh kedudukan (jabatan) sebagaimana kaum laki-laki.

 

  DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karim.

Bukhari, M. Ab? ‘Abd. All?h Muhammad ibn Ism?’?l ibn Ibr?him ibn al-Mug?rah ibn al-Bardizb?t al-Bukh?ri, Sah?h al-Bukh?ri, dalam CD. Rom Had?? al-Syar?f al-Kutub al Tis’ah.

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 1992.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.III Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Hamka Haq, Syariat Islam: Wacana dan Penerapanya. Cet. II; Makassar:  Yayasan Ahkam, 2003.

Ibn Hanbal, Abu Ahmad Muhammad. Musnad Ahmad dalam CD.Rom hadist al-syarif al-khutub al tis’ah, kitab maktabat al hadist al syarifah.

Ibn Zakariah,Abu Husain Ahmad bin Faris. Maqayis al-Lughah, jus IV. Bairut: Daral-jail,1981.

Kompilasi Hukum Islam, pasal 20, ayat (1).

Muhammad, KH. Hussein. Fikih Perempuan, Yogyakarta: LkiS, 2001.

Mulia, Siti Musda. Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan. Cet I.  Bandung; Mizan, 1425 H/ 2005 M Kitab al-Magh?zi hadis nomor 4073.

Munawwir, Ahmad Warson. kamus al- munawwir Arab Indonesia, Edisi II, Cet XXV. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Republik Indonesia, Undang Undang Hak ASasi Manusia, pasal 45 s/d 51.

Zahra, Abu. Ushul al-fiqh. ( Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabiy,t.th. )


[1] Hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

[2] Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pasal 45 s/d 51.

[3] Mereka misalnya, Cory Aquinto di Filipina, Benazir Bhuto di Pakistan,Gloria  Arroyo Macapagal di Philipina, atau Sirimanvo Bandaranaike di Sri Lanka.

[4] Lihat Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariah, Maqayis al-Lughah, jus IV ( Bairut: Daral-jail. 1981), h. 442.

[5] Demikian doa Nabi Saw yang di tujukan kepada sahabatnya, Ibn Abbas, dan para muffaqih berpendapat bahwa do'a tersebut ditujukan juga kapada ahli fiqh. Doa tersebut dapat dijumpai dalam Abu Ahmad Muhammad bin Hanbal, Musnad Ahmad dalam CD-Rom hadist al-syarif al-khutub al tis’ah, kitab maktabat al hadist al syarifah nomor 2391.

[6] Abu Zahra, Ushul al-fiqh ( Mesir: Dar al-Fikr al-Arabiy,t.th ), h.7.

[7] Lihat Ahmad Warson al-munawwir, kamus al- munawwir Arab Indonesia. Edisi II, Cet XXV (Surabaya: Pustaka Progressif,1997),h. 1417.

[8] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.III Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

[9] h.27-28.

[10] Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahnya ( Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an,1992 ), h.119.

[11] Ibid.,h.55

[12] KH. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan ( Yogyakarta: LkiS, 2001 ), h.107.


SUMBER:
http://www.pta-jakarta.go.id/artikel/66-dr-hj-aisyah-ismail/324-fiqh-perempuan.html