Menimbang:

Mengingat:

1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ;
   
   
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
   
   
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
   
   
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
   
   
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
   
   
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Jakarta Sebagai Ibukota Negara ;
   
   
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
   
   
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom ;
   
   
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 dan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama & Pendirian Rumah Ibadat;                   

Memperhatikan:

1. Pengarahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama pada pembukaan kongres II FKUB se-Indonesia tanggal 07 s/d 09 Desember 2009.
   
   
2. Pokok pikiran dari narasumber yaitu: Sekretaris Jenderal Departemen Agama dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik DepDaGri.
   
   
3. Saran dan pendapat peserta kongres II FKUB pada tanggal 7-9 Desember 2009 di Hotel Aston Marina Ancol, Jakarta Utara.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SELURUH INDONESIA

1. Dewan Penasehat berfungsi sebagai fasilitator dan mitra pengurus FKUB dalam membangun, memelihara dan memberdayakan  kerukunan umat beragama ;
   
   
2. Dewan Penasehat bertanggung jawab untuk penyediaan anggaran bagi kelangsungan program kerja FKUB serta menjadi fasilitator bagi  FKUB agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik ;
   
   
3. Dewan Penasehat mengadakan rapat dengan Pengurus FKUB sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan ;
   
   
4. Ketua Dewan Penasehat dapat melimpahkan pelaksanaan tugasnya kepada Wakil Ketua Dewan Penasehat.

1. Taat dan berpedoman pada  Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri  No. 09 dan No. 08 tahun 2006 ;
   
   
2. Taat kepada Pedoman Organisasi dan Tata Kerja FKUB serta kode etik FKUB ; (perlu diingat! apakah FKUB adalah Organisasi Profesi? karena hanya Organisasi Profesi yang memiliki KODE ETIK / kritik irwanLaw.com )
   
   
3. Melaksanakan tugas-tugas FKUB dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab ;
   
   
4. Membangun semangat kebersamaan sesama anggota FKUB ;
   
   
5. Berpegang teguh kepada norma agama yang dianutnya.

1. Masa Bakti Pengurus dan anggota FKUB adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali ;
   
   
2. Keanggotaan FKUB berakhir  apabila:
   a. Mengundurkan diri ;
   b. Meninggal dunia ;
   c. Diberhentikan atas permintaan majelis yang mengutusnya.
   
   
3. Pengangkatan anggota baru disebabkan oleh karena pergantian antar waktu dilakukan atas usul Majelis Agama yang mengutusnya ;
   
   
4. Penetapan dan penggantian pengurus FKUB ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota sesuai tingkatannya.

1. Sekretariat terdiri dari seorang kepala dan dibantu seksi / bagian, bendahara dan staf disesuaikan dengan besaran kebutuhannya ;
   
   
2. Tugas dan tanggungjawab sekretariat ditetapkan dalam surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Ketua FKUB.

1. Sumber pembiayaan FKUB berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
   
   
2. Bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat ;
   
   
3. Usaha-usaha lain yang sah dan halal.

1. Rapat Pleno adalah rapat seluruh anggota FKUB ;
   
   
2. Rapat pimpinan FKUB adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris dan Wakil Sekretaris ;
   
   
3. Rapat Bidang adalah rapat yang dipimpin oleh ketua bidang dan dihadiri anggota bidang ;
   
   
4. Rapat Koordinasi adalah rapat gabungan antara FKUB Provinsi dan FKUB Kabupaten / Kota.

1. Rapat Pleno merupakan musyawarah tertinggi FKUB Provinsi / Kabupaten / Kota ;
   
   
2. Rapat Pleno berwenang memutuskan secara musyawarah dalam menentukan prinsip FKUB, memberikan rekomendasi atau tidak terhadap permohonan pendirian rumah ibadat, rencana penggunaan bangunan tempat ibadat sementara, dan rekomendasi cara penyelesaian perselisihan, serta memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur / Bupati / Walikota dalam memutuskan kebijakan umum yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama.

1. Rapat Pimpinan merupakan rapat tehnis keorganisasian FKUB;
   
   
2. Rapat Pimpinan berwenang memutuskan tehnik pelaksanaan rumusan Rapat Pleno.

1. Rapat Bidang merupakan rapat yang secara khusus membahas permasalahan yang ada di bidang dan dipimpin oleh Wakil Ketua sesuai bidangnya ;
   
   
2. Rapat Bidang dihadiri oleh pimpinan dan anggota bidang dimaksud ;
   
   
3. Rapat Bidang bertugas untuk mengkaji, membahas permasalahan yang menjadi kerja bidang ;
   
   
4. Bidang terdiri dari dua bidang yaitu:
   a. Bidang sosialisasi perundangan dan pemberdayaan umat beragama:
       1) Sosialisasi perundangan merupakan usaha aktif untuk menyebarluaskan
           produk hukum yang terkait dengan pembinaan kerukunan umat beragama ;
       2) Pemberdayaan umat beragama merupakan usaha mengaktualkan potensi
           kerukunan untuk mensukseskan pembangunan nasional dalam meningkatkan
           kesejahteraan Warga Negara ;
       3) Pengembangan komunikasi dan kerjasama antar lembaga keagamaan
           dimasyarakat ;
   
   b. Bidang pelayanan dan rekomendasi:
       1) Pelayanan meliputi penerimaan aspirasi, media dan pemberian rekomendasi ;
       2) Melayani kebutuhan masyarakat terkait dengan tempat peribadatan ;
       3) Menampung aspirasi masyarakat terkait dengan kehidupan kerukunan umat
           beragama ;
       4) Memfasilitasi kebutuhan mediasi terkait dengan kerukunan dan peribadatan ;
       5) Memberikan rekomendasi terkait dengan pendirian rumah ibadat dan
           penggunaan bangunan sebagai tempat ibadat sementara ;
       6) Hasil pembahasan bidang sah dan mempunyai kekuatan mengikat setelah
           diputuskan pada tingkat rapat pleno.

1. Rapat Koordinasi merupakan media sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyaringan aspirasi tentang kerukunan umat beragama baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota ;
   
   
2. Hasil rumusan rapat koordinasi merupakan bahan pertimbangan untuk FKUB Provinsi / Kabupaten / Kota.

1. Pendapat tertulis terhadap permohonan izin sementara gedung bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadat sementara dikeluarkan oleh FKUB Kabupaten / Kota ;
   
   
2. Izin sementara tempat ibadat berlaku selama 2 (dua) tahun ;
   
   
3. FKUB Kabupaten / Kota berkewajiban untuk mengingatkan pengguna tempat ibadat sementara bahwa izin bangunan sementara hanya berlaku 2 (dua) tahun dan segera mempersiapkan bangunan yang permanen ;
   
   
4. FKUB Kabupaten / Kota mengeluarkan pendapat tertulis perizinan tempat ibadat sementara setelah ada:
   a. Surat permohonan penggunaan tempat ibadat sementara dari pengurus tempat
         peribadatan yang dimaksud ;
   b. Bukti tertulis persetujuan dari pemilik bangunan untuk dijadikan tempat ibadat
        sementara ;
   c. Berdasarkan hasil rapat pleno FKUB Kabupaten / Kota ;
   d. Surat keterangan laik pakai dari instansi yang berwenang.

1. Panitia pembangunan rumah ibadat dan atau pengurus tempat ibadat sementara mengajukan permohonan tertulis ;
   
   
2. Permohonan Rekomendasi Pendirian rumah ibadat ataupun permohonan pendapat tertulis perijinan penggunaan bangunan untuk tempat ibadat sementara ditujukan ke FKUB Kabupaten / Kota ;
   
   
3. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadat ditujukan ke FKUB Provinsi;
   sedang permohonan pendapat tertulis perizinan penggunaan bangunan untuk tempat ibadat sementara ditujukan ke FKUB Kota / Kabupaten;
   
   
4. Permohonan diajukan dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam PBM No. 09 dan 08 tahun 2006 ;
   
   
5. FKUB Kabupaten / Kota menindak-lanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian dan peninjauan lapangan ;
   
   
6. Surat rekomendasi dikirimkan kepada Bupati / Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat pleno ;
   
   
7. Khusus FKUB Kota / Kabupaten di DKI Jakarta menindak-lanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian dan peninjauan lapangan dan memberikan pertimbangan tertulis kepada FKUB Provinsi DKI Jakarta ;
   
   
8. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta Surat Rekomendasi dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta.
   

1. FKUB Provinsi, Kabupaten / Kota berperan aktif dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian setiap perselisihan yang mengganggu kerukunan umat beragama sesuai dengan tingkatan wilayahnya ;
   
   
2. FKUB memandu penyelesaian perselisihan melalui pendekatan musyawarah mufakat;
   
   
3. Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian berikutnya difasilitasi oleh Bupati / Walikota ;
   
   
4. Dalam hal Bupati / Walikota tidak berhasil menyelesaikan perselisihan maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui lembaga pengadilan negeri setempat.

1. Perubahan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja FKUB hanya dapat dilakukan dalam Kongres FKUB ;
   
   
2. Hasil rapat perubahan adalah sah bila disetujui secara musyawarah mufakat ;
   
   
3. Semua FKUB Provinsi, Kabupaten/Kota menyesuaikan pada Pedoman Organisasi dan Tata Kerja FKUB.