FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
RUMUSAN KEPUTUSAN KOMISI A KONGRES FKUB
  07 s/d 09 Desember 2009
HOTEL Aston Marina, Ancol - Jakarta Utara

PENDAHULUAN

Forum Kerukunan Umat Beragama adalah wadah para pemuka agama yang bertujuan untuk memelihara kerukunan umat beragama di daerah, oleh karena  itu maka diperlukan pedoman organisasi dan tata kerja yang ditetapkan pada masing-masing daerah sesuai dengan tingkatannya.

Untuk itu, maka kongres FKUB II se-Indonesia sepakat untuk melakukan penyempurnaan Rumusan Keputusan Kongres I FKUB se-Indonesia di Cipanas Tahun 2007, RaKorNas FKUB se-Indonesia di Bandung tanggal 06 s/d 08 Agustus 2008 dan Loka-Karya FKUB se-Indonesia di Bogor Maret tahun 2009.

Selanjutnya, disepakati Rumusan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja FKUB.

PEDOMAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)


Menimbang:

a. Bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang
    diemban oleh FKUB sesuai dengan tuntutan visi, misi,tugas pokok dan fungsinya
    dipandang perlu adanya Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama.

b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya huruf (a) di atas, perlu ditetapkan Pedoman
    Organisasi dan Tata Kerja
dengan Keputusan Kongres II FKUB.

Mengingat:

  1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ;

  2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

  6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Jakarta Sebagai Ibukota Negara ;

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom ;

  9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 dan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama & Pendirian Rumah Ibadat;                   

Memperhatikan:

  1. Pengarahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama pada pembukaan kongres II FKUB se-Indonesia tanggal 07 s/d 09 Desember 2009.

  2. Pokok pikiran dari narasumber yaitu: Sekretaris Jenderal Departemen Agama dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik DepDaGri.

  3. Saran dan pendapat peserta kongres II FKUB pada tanggal 7-9 Desember 2009 di Hotel Aston Marina Ancol, Jakarta Utara.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI / KABUPATEN / KOTA SELURUH INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

Bahwa dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 09 dan No. 08 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat telah diatur tugas-tugas pokok Forum Kerukunan Umat Beragama pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota.


BAB II
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN FUNGSI ORGANISASI


Pasal 1
N a m a
Forum Kerukunan Umat  Beragama, selanjutnya disebut FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.


Pasal 2
Dasar
FKUB ini didirikan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 09 dan No. 08 tahun 2006.


Pasal 3
Kedudukan Organisasi
FKUB berkedudukan di provinsi, Kabupaten / Kota diseluruh wilayah Republik Indonesia, jika dipandang perlu dapat dibentuk di tingkat Kecamatan.


Pasal 4
  Fungsi FKUB Provinsi
  1. FKUB Provinsi memberikan Saran dan Pendapat dalam merumuskan kebijakan umum pembangunan, pemeliharaan dan pemberdayaan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan kepada Gubernur ;

  2. Memfasilitasi hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan Majelis-Majelis Agama ;

  3. Melakukan dialog antar umat beragama untuk memelihara kerukunan sesuai dengan tingkatannya ;

  4. Menampung aspirasi dikalangan umat beragama yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan dan pemberdayaan masyarakat ;

  5. Menyalurkan aspirasi umat beragama kepada Pemerintah Daerah dan Pusat ;

  6. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kerukunan ;

  7. Membantu Pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama ;

  8. Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, wewenang memberikan rekomendasi izin pendirian rumah ibadat adalah FKUB Provinsi setelah menerima pertimbangan tertulis dari FKUB Kota / Kabupaten.


Pasal 5
Fungsi FKUB Kabupaten/Kota
  1. FKUB Kabupaten / Kota memberikan Saran dan Pendapat dalam merumuskan kebijakan umum pembangunan, pemeliharaan dan pemberdayaan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan kepada Bupati / Walikota ;

  2. Memfasilitasi hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan Majelis-Majelis Agama ;

  3. Melakukan dialog antar umat beragama untuk memelihara kerukunan sesuai dengan tingkatannya ;

  4. Menampung aspirasi dikalangan umat beragama yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan dan pemberdayaan masyarakat ;

  5. Menyalurkan aspirasi umat beragama kepada Pemerintah Daerah dan Pusat ;

  6. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kerukunan ;

  7. Membantu Pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama ;

  8. Memberikan Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat dan pertimbangan izin tempat ibadat sementara ;

    Khusus
    untuk Kota/Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta FKUB Kota / Kabupaten memberikan pertimbangan tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan menerima pemberitahuan permohonan izin sementara penggunaan bangunan bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadat sementara.


BAB III
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal  6
  1. Struktur FKUB Provinsi, Kabupaten, Kota,  terdiri dari : Dewan Penasehat, Pengurus dan anggota ;

  2. Pengurus dipilih berdasarkan musyawarah mufakat oleh anggota FKUB ;

  3. Anggota merupakan wakil pemuka agama yang mewakili Majelis-Majelis Agama ;

  4. Pengurus dan anggota dikukuhkan oleh Gubernur / Bupati / Walikota sesuai tingkatannya ;

    Khusus
    untuk Pengurus dan anggota FKUB Provinsi dan FKUB Kota / Kabupaten dalam wilayah DKI Jakarta dikukuhkan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Pasal 7
Dewan Penasehat
  1. Dewan Penasehat berfungsi sebagai fasilitator dan mitra pengurus FKUB dalam membangun, memelihara dan memberdayakan  kerukunan umat beragama ;

  2. Dewan Penasehat bertanggung jawab untuk penyediaan anggaran bagi kelangsungan program kerja FKUB serta menjadi fasilitator bagi  FKUB agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik ;

  3. Dewan Penasehat mengadakan rapat dengan Pengurus FKUB sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan ;

  4. Ketua Dewan Penasehat dapat melimpahkan pelaksanaan tugasnya kepada Wakil Ketua Dewan Penasehat.

Pasal 8
Dewan Penasehat Provinsi
Dewan Penasehat FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pasal 7 ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:
  1. Ketua adalah Wakil Gubernur ;

  2. Wakil Ketua adalah Kakanwil Departemen Agama ;

  3. Sekretaris adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya dimasing-masing Provinsi ;

  4. Anggota Dewan Penasehat adalah Pimpinan Instansi terkait.

Pasal 9
Dewan Penasehat Kabupaten/Kota
Dewan Penasehat FKUB Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pasal 7 ditetapkan oleh Bupati / Walikota dengan susunan:
  1. Ketua adalah Wakil Bupati / Wakil Walikota ;

  2. Wakil Ketua adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota ;

  3. Sekretaris adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya dimasing-masing Kabupaten / Kota ;

  4. Anggota adalah Pimpinan Instansi terkait.

Pasal 10
Pimpinan FKUB
  1. Pimpinan FKUB terdiri atas Ketua dan 2 (dua) Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh anggota ;

  2. Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:
    a.
    Memimpin pelaksanaan tugas FKUB
    ;
    b.
    Mengkoordinasikan pengurus dan Sekretariat Forum ;

    c.
    Memimpin rapat-rapat Forum ;

    d.
    Mewakili forum dalam hubungan dengan pihak lain.


  3. Wakil Ketua I mempunyai tugas sebagai berikut:
    a.
    Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya ;

    b.
    Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua ;

    c.
    Mengkoordinasikan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan
        
    dibidang keagamaan yang berkaitan dengan umat beragama ;
    d. Mengkoordinasikan dialog-dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat ;
    e. Mengintegrasikan pemberdayaan umat beragama dalam rangka kerukunan umat.

  4. Wakil Ketua II mempunyai tugas sebagai berikut:
    a.
    Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan melakukan tugas lain
        yang diberikan oleh Ketua ;
    b.
    Menampung aspirasi OrMas keagamaan dan aspirasi masyarakat ;

    c.
    Mengkoordinasikan penyaluran aspirasi
    OrMas keagamaan dan masyarakat
     
        dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur / Bupati / Walikota
         sesuai tingkatannya ;
    d. M
    engkoordinasikan perumusan dan pemberian rekomendasi tertulis atas

         permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan bangunan sebagai tempat
         ibadat sementara.

  5. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas ke-sekretariat-an dan dalam
         melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua ;

    b.
    Merumuskan hasil rapat-rapat harian, rapat pleno dan rapat lainnya ;
    c. Bersama Kepala Sekretariat membuat perencanaan anggaran belanja rutin serta
         anggaran kegiatan lainnya ;
    d. Selaku pengendali kegiatan, sekretariat bertanggung-jawab terhadap kelancaran
         dan keteraturan pengelolaan administrasi organisasi ;
    e. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan instansi luar.

  6. Wakil Sekretaris mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
    a.
    Membantu Sekretaris dalam menjalankan tugas-tugasnya ;
    b. Membantu Sekretaris dalam pengawasan penggunaan anggaran ;
    c. Membantu Sekretaris dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan
         administrasi bagian sosialisasi perundangan dan pemberdayaan umat beragama ;
    d.
    Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pemberian pertimbangan tertulis
         atas permohonan pendirian rumah ibadat.

  7. Susunan kepengurusan FKUB dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya dengan catatan tidak melebihi batas anggota FKUB 21 (duapuluh satu) orang untuk Provinsi dan 17 (tujuh belas) orang untuk Kabupaten / Kota.

Pasal 11
Sekretariat
  1. Pimpinan FKUB dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk sekretariat untuk membantu tugas admistrasi dan keuangan ;

  2. Pegawai sekretariat FKUB diangkat dan diberi tugas berdasarkan surat keputusan Gubernur, Bupati/Walikota atas usul ketua.


BAB IV
KEANGGOTAAN FKUB

Pasal 12
Keanggotaan
  1. Keanggotaan FKUB adalah pemuka agama, yang menjadi panutan serta memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kerukunan umat beragama dan tidak menjadi pengurus partai politik ;

  2. Keanggotaan FKUB diusulkan oleh Majelis-Majelis Agama dan dikukuhkan oleh Gubernur / Bupati / Walikota sesuai tingkatannya.

Pasal 13
Kewajiban Anggota
  1. Taat dan berpedoman pada  Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri  No. 09 dan No. 08 tahun 2006 ;

  2. Taat kepada Pedoman Organisasi dan Tata Kerja FKUB serta kode etik FKUB ; (perlu diingat! apakah FKUB adalah Organisasi Profesi? karena hanya Organisasi Profesi yang memiliki KODE ETIK / kritik irwanLaw.com )

  3. Melaksanakan tugas-tugas FKUB dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab ;

  4. Membangun semangat kebersamaan sesama anggota FKUB ;

  5. Berpegang teguh kepada norma agama yang dianutnya.

Pasal 14
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota
  1. Masa Bakti Pengurus dan anggota FKUB adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali ;

  2. Keanggotaan FKUB berakhir  apabila:
    a. Mengundurkan diri ;
    b. Meninggal dunia ;
    c. Diberhentikan atas permintaan majelis yang mengutusnya.

  3. Pengangkatan anggota baru disebabkan oleh karena pergantian antar waktu dilakukan atas usul Majelis Agama yang mengutusnya ;

  4. Penetapan dan penggantian pengurus FKUB ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota sesuai tingkatannya.


BAB V
SUSUNAN KESEKRETARIATAN

Pasal 15
  1. Sekretariat terdiri dari seorang kepala dan dibantu seksi / bagian, bendahara dan staf disesuaikan dengan besaran kebutuhannya ;

  2. Tugas dan tanggungjawab sekretariat ditetapkan dalam surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Ketua FKUB.


BAB VI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 16
  1. Sumber pembiayaan FKUB berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;

  2. Bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat ;

  3. Usaha-usaha lain yang sah dan halal.

Pasal 17
Harta
  1. Harta FKUB diinventarisasi, dibukukan dan dipertanggung-jawabkan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan para pihak penyumbang ;

  2. Harta kekayaan FKUB dipertanggung-jawabkan oleh pengurus dalam setiap periode kepengurusan ;

  3. Harta kekayaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset negara.


BAB VII
LAMBANG DAN BENDERA
Pasal 18
  1. Bentuk lambang / logo dan stempel FKUB menggunakan latar belakang logo Daerahnya ;

  2. Bentuk-bentuk atribut FKUB seperti bendera dan lain-lain yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.


BAB VIII
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19
Jenis-jenis Rapat
  1. Rapat Pleno adalah rapat seluruh anggota FKUB ;

  2. Rapat pimpinan FKUB adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris dan Wakil Sekretaris ;

  3. Rapat Bidang adalah rapat yang dipimpin oleh ketua bidang dan dihadiri anggota bidang ;

  4. Rapat Koordinasi adalah rapat gabungan antara FKUB Provinsi dan FKUB Kabupaten / Kota.

Pasal 20
Rapat Pleno
  1. Rapat Pleno merupakan musyawarah tertinggi FKUB Provinsi / Kabupaten / Kota ;

  2. Rapat Pleno berwenang memutuskan secara musyawarah dalam menentukan prinsip FKUB, memberikan rekomendasi atau tidak terhadap permohonan pendirian rumah ibadat, rencana penggunaan bangunan tempat ibadat sementara, dan rekomendasi cara penyelesaian perselisihan, serta memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur / Bupati / Walikota dalam memutuskan kebijakan umum yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Pasal 21
Rapat Pimpinan
  1. Rapat Pimpinan merupakan rapat tehnis keorganisasian FKUB;

  2. Rapat Pimpinan berwenang memutuskan tehnik pelaksanaan rumusan Rapat Pleno.

Pasal 22
Rapat Bidang
  1. Rapat Bidang merupakan rapat yang secara khusus membahas permasalahan yang ada di bidang dan dipimpin oleh Wakil Ketua sesuai bidangnya ;

  2. Rapat Bidang dihadiri oleh pimpinan dan anggota bidang dimaksud ;

  3. Rapat Bidang bertugas untuk mengkaji, membahas permasalahan yang menjadi kerja bidang ;

  4. Bidang terdiri dari dua bidang yaitu:
    a.
    Bidang sosialisasi perundangan dan pemberdayaan umat beragama
    :
        1)
    Sosialisasi perundangan merupakan usaha aktif untuk menyebarluaskan
            produk hukum yang terkait dengan pembinaan kerukunan umat beragama
    ;
        2)
    Pemberdayaan umat beragama merupakan usaha mengaktualkan potensi
            kerukunan untuk mensukseskan pembangunan nasional dalam meningkatkan
            kesejahteraan Warga Negara
    ;
        3)
    Pengembangan komunikasi dan kerjasama antar lembaga keagamaan
            dimasyarakat
    ;

    b.
    Bidang pelayanan dan rekomendasi:

        1)
    Pelayanan meliputi penerimaan aspirasi, media dan pemberian rekomendasi ;

        2)
    Melayani kebutuhan masyarakat terkait dengan tempat peribadatan ;

        3)
    Menampung aspirasi masyarakat terkait dengan kehidupan kerukunan umat
            beragama ;

        4)
    Memfasilitasi kebutuhan mediasi terkait dengan kerukunan dan peribadatan ;

        5)
    Memberikan rekomendasi terkait dengan pendirian rumah ibadat dan
            penggunaan bangunan sebagai tempat ibadat sementara
    ;
        6)
    Hasil pembahasan bidang sah dan mempunyai kekuatan mengikat setelah
            diputuskan pada tingkat rapat pleno.

Pasal 23
Rapat Koordinasi
  1. Rapat Koordinasi merupakan media sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyaringan aspirasi tentang kerukunan umat beragama baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota ;

  2. Hasil rumusan rapat koordinasi merupakan bahan pertimbangan untuk FKUB Provinsi / Kabupaten / Kota.

Pasal 24
Pengambilan Keputusan

Pengambilan Keputusan dalam rapat FKUB Provinsi / Kabupaten / Kota adalah secara musyawarah mufakat, secara aklamasi dan tidak melalui cara pemungutan suara / voting.


BAB IX
HUBUNGAN KERJA
FKUB Provinsi – FKUB Kabupaten / Kota

Pasal 25

  1. Hubungan kerja FKUB Provinsi dan FKUB Kabupaten / Kota bersifat koordinasi non struktural dan konsultatif meliputi:
    a.
    Sosialisasi perundangan dan pemahaman sosial keagamaan dalam rangka
          kerukunan ;
    b. Pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat ;
    c. Pemberian rekomendasi penggunaan bangunan untuk tempat ibadat sementara ;
    d. Penyelesaian perbedaan pendapat maupun perselisihan.

  2. Hubungan kerja yang bersifat koordinasi non struktural adalah:
    a. FKUB Provinsi dapat melakukan pengarahan / pemantauan / evaluasi terhadap
          kinerja FKUB Kabupaten / Kota ;
    b. FKUB Provinsi bukan merupakan atasan FKUB Kabupaten/Kota ;
    c. FKUB Provinsi bukan dipilih ataupun diaspirasikan oleh FKUB Kabupaten / Kota ;
    d. Penetapan  dan penggantian FKUB Kabupaten / Kota tidak ditentukan oleh FKUB
          Provinsi.

  3. Hubungan kerja bersifat konsultatif adalah:
    a.
    FKUB Kabupaten / Kota dapat menyampaikan usul dan aspirasinya kepada FKUB
          Provinsi ;
    b. FKUB Provinsi dapat memberikan masukan / saran kepada FKUB Kabupaten / Kota
         tentang permasalahan yang timbul dalam hubungan antar umat beragama di
         tingkat Kabupaten / Kota.


BAB X
HUBUNGAN FKUB – MAJELIS-MAJELIS AGAMA
Pasal 26
FKUB dapat meminta atau menyampaikan usul, saran, dan pendapat kepada Majelis-Majelis Agama dalam rangka pemeliharaan hubungan / kerukunan antar umat beragama;

dan Majelis-Majelis Agama dapat mengajukan pertanyaan, saran, dan pendapat tentang pelaksanaan tugas FKUB.


BAB XI
REKOMENDASI

Pasal 27
Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat
  1. FKUB Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi setelah ada:
    a.
    Surat permohonan rekomendasi dari panitia pendirian rumah ibadat ;
    b. Bukti tertulis telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis ;
    c. Laporan hasil penelitian dan peninjauan lapangan oleh Tim yang dibentuk oleh
         FKUB ;
    d. Hasil Keputusan Rapat Pleno FKUB Kabupaten / Kota.

  2. Untuk Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta:
    a.
    Surat permohonan rekomendasi dari panitia pendirian rumah ibadat ;
    b. Pertimbangan tertulis dari FKUB Kota / Kabupaten ;
    c. Bukti tertulis telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis ;
    d.
    Berdasarkan hasil Rapat Pleno FKUB Provinsi.


  3. Khusus FKUB Kota / Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan pertimbangan tertulis setelah:
    a. Laporan hasil penelitian dan peninjauan lapangan oleh Tim yang dibentuk oleh
          FKUB ;
    b. Hasil Keputusan rapat pleno FKUB Kota / Kabupaten ;

  4. Rekomendasi FKUB tentang pendirian rumah ibadat bersifat final dan mengikat.

Pasal 28
Pendapat Tertulis Terhadap Izin Sementara
  1. Pendapat tertulis terhadap permohonan izin sementara gedung bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadat sementara dikeluarkan oleh FKUB Kabupaten / Kota ;

  2. Izin sementara tempat ibadat berlaku selama 2 (dua) tahun ;

  3. FKUB Kabupaten / Kota berkewajiban untuk mengingatkan pengguna tempat ibadat sementara bahwa izin bangunan sementara hanya berlaku 2 (dua) tahun dan segera mempersiapkan bangunan yang permanen ;

  4. FKUB Kabupaten / Kota mengeluarkan pendapat tertulis perizinan tempat ibadat sementara setelah ada:
    a. Surat permohonan penggunaan tempat ibadat sementara dari pengurus tempat
          peribadatan yang dimaksud ;
    b. Bukti tertulis persetujuan dari pemilik bangunan untuk dijadikan tempat ibadat
         sementara ;
    c. Berdasarkan hasil rapat pleno FKUB Kabupaten / Kota ;
    d.
    Surat keterangan laik 
    pakai dari instansi yang berwenang.

Pasal 29
Proses Pengajuan Rekomendasi
  1. Panitia pembangunan rumah ibadat dan atau pengurus tempat ibadat sementara mengajukan permohonan tertulis ;

  2. Permohonan Rekomendasi Pendirian rumah ibadat ataupun permohonan pendapat tertulis perijinan penggunaan bangunan untuk tempat ibadat sementara ditujukan ke FKUB Kabupaten / Kota ;

  3. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadat ditujukan ke FKUB Provinsi;
    sedang permohonan pendapat tertulis perizinan penggunaan bangunan untuk tempat ibadat sementara ditujukan ke FKUB Kota / Kabupaten;

  4. Permohonan diajukan dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam PBM No. 09 dan 08 tahun 2006 ;

  5. FKUB Kabupaten / Kota menindak-lanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian dan peninjauan lapangan ;

  6. Surat rekomendasi dikirimkan kepada Bupati / Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat pleno ;

  7. Khusus FKUB Kota / Kabupaten di DKI Jakarta menindak-lanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian dan peninjauan lapangan dan memberikan pertimbangan tertulis kepada FKUB Provinsi DKI Jakarta ;

  8. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta Surat Rekomendasi dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 30
  1. FKUB Provinsi, Kabupaten / Kota berperan aktif dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian setiap perselisihan yang mengganggu kerukunan umat beragama sesuai dengan tingkatan wilayahnya ;

  2. FKUB memandu penyelesaian perselisihan melalui pendekatan musyawarah mufakat;

  3. Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian berikutnya difasilitasi oleh Bupati / Walikota ;

  4. Dalam hal Bupati / Walikota tidak berhasil menyelesaikan perselisihan maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui lembaga pengadilan negeri setempat.


BAB XIII
PERUBAHAN

Pasal 31
  1. Perubahan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja FKUB hanya dapat dilakukan dalam Kongres FKUB ;

  2. Hasil rapat perubahan adalah sah bila disetujui secara musyawarah mufakat ;

  3. Semua FKUB Provinsi, Kabupaten/Kota menyesuaikan pada Pedoman Organisasi dan Tata Kerja FKUB.


BAB XIV
PENUTUP

Pasal 32

Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal  : 09 Desember 2009


Tim Perumus:
 
  1. Prof. Dr. H. M. Ridwan Lubis, M.A.

  2. Romo Antonius Benny Susetyo, Pr.

  3. Kol. Inf. (Purn.) I. Nengah Dana, S.Ag.

  4. Dr. K.H. Ahmad Syafi’i Mufid, M.A., APU.

  5. Prof. Dr. Burhanuddin Daya

  6. Pdt. Parlindungan Purba, M.A.

  7. Yoseph Paulus Laiyan, S.S.

  8. Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A.

  9. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.


(………………………………..)

(………………………………..)

(………………………………..)

(………………………………..)

(………………………………..)

(………………………………..)

(………………………………..)

(………………………………..)

(………………………………..)