Tanya-Jawab Pendirian Rumah Ibadah
Tanya:

Apa yang menjadi dasar utama keinginan mendirikan rumah ibadat?

Jawab:

Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud di atas tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Tanya:

Apa yang dimaksud dengan keperluan nyata dan sungguh-sungguh?

Jawab:

Keperluan nyata dan sungguh-sungguh adalah bila terdapat sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) pemeluk agama dewasa (dengan KTP) di suatu wilayah kelurahan/desa atau kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Tanya:

Apa lagi yang harus dipertimbangkan bila mendirikan rumah ibadat?

Jawab:

Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Tanya:

Di kelurahan/desa manakah rumah ibadat itu didirikan apabila pendirian suatu rumah ibadat didasarkan atas perhitungan pada tingkat kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi?

Jawab:

 Rumah ibadat itu didirikan di kelurahan/desa dimana terdapat dukungan 60 (enam puluh) orang dewasa penduduk setempat.

Tanya:

Apa yang dimaksud persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung?

Jawab:

Persyaratan administratif adalah seperti surat keterangan kepemilikan tanah dan lain-lain. Adapun persyaratan teknis bangunan gedung adalah seperti persyaratan tata bangunan gedung. Kedua tata persyaratan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Tanya:

Siapa sajakah yang boleh menjadi pendukung itu?

Jawab:

Penduduk setempat di luar yang 90 (sembilan puluh) orang tanpa memandang agama yang dianut.

Tanya:

Apabila persyaratan 90 (sembilan puluh) orang terpenuhi dan dukungan 60 (enam puluh) orang sudah terpenuhi, persyaratan apa lagi yang diperlukan?

Jawab:

Ada dua persyaratan lagi yaitu rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Tanya:

Apakah dukungan 60 (enam puluh) orang tersebut bersifat mutlak?

Jawab:

 Tidak. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 (3) bahwa apabila dukungan itu tidak mencapai 60 (enam puluh) orang maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Tanya:

Apakah ketentuan mengenai kedua rekomendasi tersebut berlaku untuk seluruh provinsi?

Jawab:

Ya, kecuali untuk DKI Jakarta karena di DKI Jakarta IMB diterbitkan oleh Gubernur maka rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan tersebut disesuaikan pada tingkat provinsi. Rekomendasi FKUB provinsi DKI Jakarta diterbitkan setelah mendapatkan pertimbangan dari FKUB kota. Rekomendasi Kanwil Kemenag Prov. DKI Jakarta diterbitkan setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Kemenag Kota. Penerbitan rekomendasi FKUB Prov. DKI Jakarta tidak perlu menunggu penerbitan rekomendasi Kanwil Kemenag DKI Jakarta, dan sebaliknya.

Tanya: Apa saja isi rekomendasi FKUB kabupaten/kota dan rekomendasi kantor Kemenag Kabupaten/kota; dan apakah penerbitan rekomendasi FKUB kabupaten/kota harus menunggu terbitnya rekomendasi kantor Kemenag kabupaten/kota?
Jawab:

Rekomendasi FKUB Kabupaten/Kota berisi pertimbangan mendukung atau tidak mendukung serta catatan lainnya tentang rencana pendirian rumah ibadat yang diusulkan. Demikian juga rekomendasi kantor Kemenag Kabupaten/kota berisi pertimbangan mendukung atau tidak mendukung serta catatan lainnya tentang rencana pendirian rumah ibadat yang diusulkan.

Penerbitan rekomendasi FKUB kabupaten/kota tidak perlu menunggu terbitnya rekomendasi kantor Kemenag kabupaten/kota, dan sebaliknya.

Tanya:

Bagaimana cara FKUB menerbitkan rekomendasi itu?

Jawab:

Rekomendasi FKUB harus berbentuk tertulis yang merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB. Prinsip musyawarah mufakat ini tidak boleh disalahgunakan untuk menghambat atau menggagalkan diterbitkannya suatu rekomendasi sehingga umat beragama tidak mengalami kesulitan dalam mendirikan rumah ibadat.

Tanya: Siapa yang harus mengajukan permohonan pendirian rumah ibadat?
Jawab:

 Permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat. Panitia pembangunan rumah ibadat dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat. Organisasi keagamaan atau majelis agama dapat bertindak sebagai panitia untuk mengajukan permohonan IMB rumah ibadat.

Tanya:

Kepada siapa permohonan IMB rumah ibadat diajukan?

Jawab:

Permohonan IMB rumah ibadat diajukan kepada bupati/walikota, khusus untuk DKI Jakarta diajukan kepada Gubernur.

Tanya:

Berapa lama jangka waktu bupati/walikota/ Gubernur DKI Jakarta memberikan keputusan terhadap permohonan IMB rumah ibadat?

Jawab:

Bupati/walikota/Gubernur DKI Jakarta memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan. Penghitungan waktu 90 (sembilan puluh) hari dimulai pada saat panitia pembangunan menyerahkan syarat-syarat yang lengkap kepada pemerintah kabupaten/ kota/Gubernur DKI Jakarta.

Tanya:

Tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah terhadap bangunan rumah ibadat yang telah memiliki IMB apabila terjadi perubahan tata ruang?

Jawab:

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru dan segala kompensasi serta ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanya:

Apakah suatu bangunan gedung yang bukan rumah ibadat dapat difungsikan sebagai rumah ibadat sementara?

Jawab:

Bangunan gedung bukan rumah ibadat, dapat digunakan sebagai rumah ibadat sementara oleh kelompok umat beragama di suatu wilayah, setelah memperoleh Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara Pemanfaatan Gedung dari Bupati/ Walikota/Gubernur DKI Jakarta.

Tanya:

Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah ibadat?

Jawab:

 Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

laik fungsi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

terpeliharanya kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan persyaratan meliputi:

1. izin tertulis pemilik bangunan; 2. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa; 3. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/ kota; dan 4. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Syarat-syarat tersebut pada huruf b bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka surat keterangan pemberian izin sementara bangunan gedung sebagai rumah ibadat, tidak dapat dipertimbangkan.  

Tanya:

Apa dasar pertimbangan bupati/walikota/ Gubernur DKI Jakarta untuk menerbitkan Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara rumah ibadat?

Jawab:

Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat diterbitkan bupati/walikota/Gubernur DKI Jakarta setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama dan FKUB kabupaten/kota.

Tanya:

Berapa lama masa berlaku Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara tersebut?

Jawab:

Surat Keterangan Izin Sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat tersebut berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Semangat dari pengaturan ini ialah bahwa umat beragama diharapkan agar lebih cepat memiliki rumah ibadat permanen.

Tanya:

Bagaimana apabila masa 2 (dua) tahun telah berakhir?

Jawab:

Pengguna bangunan gedung bukan rumah ibadat dapat mengajukan kembali permohonan surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan gedung sebagai rumah ibadat sesuai persyaratan dalam pasal 18 ayat (1), (2), dan (3). Melalui pengajuan kembali permohonan surat keterangan pemberian izin sementara ini, diharapkan terjadi komunikasi antara pemerintah daerah dengan umat beragama pengguna rumah ibadat tentang pendirian rumah ibadat yang permanen.

Tanya:

Apakah wewenang bupati/walikota/Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Surat Keterangan Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung bukan rumah ibadat itu, dapat dilimpahkan kepada pejabat lain?

Jawab:

Penerbitan Surat Keterangan Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung bukan rumah ibadat yang difungsikan sebagai rumah ibadat, dapat dilimpahkan kepada camat setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama dan FKUB kabupaten/kota setempat. Khusus untuk DKI Jakarta gubernur dapat melimpahkan kepada pejabat di bawahnya.

Tanya:

Apa yang dimaksud dengan perselisihan akibat pendirian dan penggunaan rumah ibadat?

Jawab:

Yang dimaksud perselisihan akibat pendirian rumah ibadat ialah perselisihan antara pihak panitia pendiri atau pengguna atau calon pengguna rumah ibadat dengan pihak masyarakat setempat, dengan pemerintah daerah, dengan kantor departemen agama kabupaten/kota atau dengan FKUB setempat dalam hal yang berkaitan dengan izin dan persyaratan pendirian rumah ibadat, ataupun penggunaan bangunan gedung bukan rumah ibadat yang akan atau telah dipergunakan sebagai rumah ibadat. Perselisihan juga dapat terjadi antar sesama pengguna rumah ibadat dan karena ketidakpastian pelayanan pemerintah daerah.

Tanya:

Apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan tersebut?

Jawab:

Tindakan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur alam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tanya:

Bagaimana proses penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadat?

Jawab:

Penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadat harus diselesaikan secara berjenjang diawali di tingkat kelurahan/desa, kecamatan, dan terakhir tingkat kabupaten/kota dengan mengedepankan prinsip musyawarah yang difasilitasi oleh para pemuka masyarakat setempat termasuk FKUB.

Dalam hal musyawarah penyelesaian perselisihan oleh masyarakat setempat tidak tercapai maka penyelesaiannya ditingkatkan kepada bupati/walikota yang dibantu oleh kepala kantor departemen agama dengan mempertimbangkan pendapat/saran FKUB kabupaten/kota dan harus dilakukan secara adil dan tidak memihak sehingga masingmasing pihak yang berselisih tidak ada yang dirugikan. Pihak-pihak yang berselisih dihadirkan bersama dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil keputusan musyawarah dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak yang berselisih dan menjadi dokumen yang mengikat.

Jika penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh bupati/walikota setempat tidak tercapai kesepakatan, barulah penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat. Kepada Pengadilan Negeri hendaknya disampaikan bukti-bukti dan dokumen berita acara yang telah dicapai pada musyawarah penyelesaian perselisihan di tingkat-tingkat sebelumnya. Dengan demikian proses penyelesaian perselisihan pendirian atau penggunaan rumah ibadat hendaknya dilakukan secara bertahap, tidak secara langsung ke Pengadilan Negeri setempat demi untuk menjaga semangat kebersamaan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

Tanya:

Bagaimana kalau perselisihan itu terjadi dalam hal penggunaan rumah ibadat?

Jawab:

Penyelesaian perselisihan penggunaan rumah ibadat ini sama dengan proses penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat.

Tanya:

Bagaimana tanggung jawab gubernur terhadap penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan rumah ibadat?

Jawab:

Gubernur bertanggung jawab melaksanakan pembinaan yakni monitoring, pengarahan, dan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerahnya dalam menyelesaikan perselisihan pendirian dan penggunaan rumah ibadat agar berlaku secara adil dan tidak memihak. Informasi mengenai pelaksanaan pembinaan itu dituangkan antara lain dalam laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 PBM secara berkala dan sewaktu-waktu bila ada masalah.

Tanya:

Bagaimana status izin bangunan gedung rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama Menteri ini?

Jawab:

Izin bangunan gedung rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama Menteri ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

Tanya:

Bagaimana proses renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB rumah ibadat?

Jawab:

Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.

Tanya:

Bagaimana apabila bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah tetapi belum memiliki IMB rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama Menteri ini?

Jawab:

Bupati/walikota membantu memfasilitasi kemudahan penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud namun pihak pengguna bangunan rumah ibadat tetap harus mengurus IMB rumah ibadat.

Tanya:

Bagaimana status peraturan perundangundangan yang mengatur pendirian rumah ibadat yang telah ditetapkan pemerintah daerah, sebelum keluarnya Peraturan Bersama Menteri ini?

Jawab:

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sebelum keluarnya Peraturan Bersama Menteri ini, wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama Menteri ini paling lambat tanggal 21 Maret 2008.

Tanya:

Kapan Peraturan Bersama Menteri ini diberlakukan?

Jawab:

Peraturan Bersama Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 2006