Jurnal @irwan‎ > ‎

Benarkah? Ariel NoAH / Ariel PeterPan Masuk Hotel Prodeo Akibat Mafia Hukum?? [Modus Detected - Setelah Membaca Biografi seseorang]

Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali

Benarkah? Ariel NoAH / Ariel PeterPan Masuk Hotel Prodeo Akibat Mafia Hukum?? [ Patut Dapat Diduga / Modus Detected - Setelah Membaca Biografi Seorang Yang Terlibat Dalam Kasus Tsb. ]

Seorang Profesor diantara konflik status:

antara Akademisi, Praktisi Hukum, dan Politisi?

Menggugat Seorang Profesor dengan Filsafat

Rene Descartes seorang Filsuf Perancis melemparkan diktum (ungkapan): “Cogito ergo sum  aku berfikir, karena itu aku ada”.

Pertama penulis tidak dalam porsi memojokkan seseorang karena penulis tidak pernah sama sekali menunjuk langsung siapa yang dimaksud; biarkanlah para pembaca yang budiman yang menerka nerka sendiri; siapakah sosok yang dimaksud?

Sebelum memulai goresan pikiran ini, sebelumnya penulis merasa adalah suatu keharusan untuk memberitahukan bahwa: penulis tidak ada sangkut paut dan pula tidak memiliki hubungan dan/atau kepentingan apapun dengan para aparat penegak hukum! dan juga tidak memiliki hubungan khusus dengan para pejabat di lembaga peradilan (penulis tidak memiliki kepentingan dengan para Polisi, para Jaksa, para Hakim, para Politisi, dlsb; terutama patut dicamkan bahwa: penulis TIDAK memperoleh imbalan apapun, dari pihak manapun: baik dari sisi materi dan/atau jabatan! atas karya sampah ini!).

Tapi Rakyat Harus Tahu! karena?

Penulis juga hanyalah seorang rakyat jelata, yang mencoba untuk meluruskan cara pandang masyarakat dan/atau rakyat Indonesia mengenai apa itu “hukum?” dan apa itu “adil” secara “hakikat dan mendasar!”.

Itulah prolog pembukaan yang penulis rasa harus diuraikan terlebih dahulu, sebagai penepis dan sekali lagi sebagai penegas bahwa “penulis BUKANLAH orang-orangnya para aparat penegak hukum, dlsb., sebagaimana telah diuraikan di atas.

Karena bukan tidak mungkin akan muncul praduga dalam benak seluruh pembaca; bahwa sipenulis (saya) adalah orang yang mempunyai kepentingan dan telah/akan mendapatkan imbalan materi dan/atau jabatan atas tulisan ini!

Sikap Tindak seseorang berpredikat sebagai seorang profesor yang berada dalam kebimbangan konflik status; terlepas dari apa maksud dan tujuannya; sudah dipastikan akan berpotensimembentuk opini publikyang menyesatkan masyarakat Indonesia dan bisa menjadi pemicu munculnya gelombang pergerakan anarkis rakyat yang” terseret oleh opini yang hanya melihat dari kacamata Lawyer Oriented yang bukan tidak mungkin dan patut diduga terkontaminasi racikan bumbu kepentingan politik. Namun mudah-mudahan ini tidak benar adanya!


Niat untuk mengangkat dan mengulas kasus ini sebenarnya telah terbersit dibenak penulis sejak lama, terlebih Kasus Nazril Irham ini pula yang menjadi bahan skripsi yang dipergunakan oleh penulis saat menyelesaikan studi hukum di Universitas Suryadarma; salah satu kampus di Jakarta Timur milik Yayasan Adi Upaya milik TNI AU di kawasan Halim Perdanakusuma.

Janggal Kasus Ariel Peterpan alias Ariel Noah Masih Menimbulkan Tanda Tanya / Kontroversi Dan Benarkah? Pergunjingan Awam Bahwa Nazril Irham Menjadi Korban Hukum / Jaringan Mafia Peradilan? Terlebih Putusan / Vonis Kasus Tindak Pidana aSusila Tersebut Tidak di Publikasikan Mahkamah Agung Republik Indonesia di web putusan.mahkamahagung.go.id

Walau hari ini 21 Desember 2013 adalah rentang waktu telah sangat lama berlalu apabila dihitung sejak kasus Ariel Noah alias Ariel Peterpan mencuat ke permukaan, namun Kasus Tindak Pidana aSusila ini masih meninggalkan luka bagi Ariel dan punggawa Grup Band Noah / Peterpan, dan sekaligus PR bagi para penggelut profesi hukum, dan karenanya masih sangat menarik untuk dibahas dan direview terlebih

Penerapan Asas Retroaktif untuk sebuah kasus yang tidak dalam rentang / BUKAN EXTRA-ORDINARY CRIME

sebelumnya perlu disampaikan, bahwa tulisan yang tertuang dalam jurnal picisan kali ini: adalah asli dari hasil pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari karya tulisan orang lain (bukan plagiat); dan belum pernah dipublikasikan dimedia manapun juga!

Jika terdapat tulisan milik orang lain adalah semata-mata hanya sebagai referensi kutipan pendapat para ahli untuk menjadi daftar pustaka semata dan akan dicantumkan sumbernya secara jelas.

 

PRAKATA

Sebuah hal yang tidak dapat kita pungkiri bersama; ada kebiasaaan buruk para pakar hukum dan/atau para sarjana hukum; yakni kecenderungan berpikir politis tentang hukum / mengenai apa yang dia inginkan dengan suatu ketentuan hukum, bukan apa yang diinginkan oleh perumusan norma hukum itu sendiri!

Kecenderungan bersikap sebagai politisi hukum daripada bersikap sebagai ilmuwan hukum; dapat dengan mudah kita jumpai; misalkan para dosen yang terlibat aktif sebagai pengamat hukum; yang kerapkali kritis menyindir pesimis akan nasib penegakkan hukum Indonesia (tidak semua dosen), apalagi para dosen yang termasuk kalangan aktivis lapangan; cenderung bertindak sebagai sarjana patriotis yang ingin memperjuangkan norma-norma agar dapat turut memperbaiki hukum (NAMUN TIDAK MEMBERIKAN SUMBANGSIH / KONTRIBUSI YANG NYATA, TIDAK BERUPAYA MENYAMPAIKAN HAL-HAL DIMAKSUD DALAM MEDIA MASSA, dan cuma berceloteh dikelas yang notabene lingkup rentang pendengar/pembacanya SANGAT TERBATAS); yang kerap dituding seringkali mencederai rasa keadilan! biasanya kecenderungan seperti itu terbungkus rapi dengan mendasarkan diri pada teori-teori pseudo yang bersifat ilmiah.

Perlu diingat & camkan; “semestinya sebagai seorang ilmuwan hukum adalah harus memandang hukum apa adanya; dan bukanlah memandang hukum dengan kacamata politik! Hal inilah sebenarnya yang membedakan seorang ilmuwan hukum dan seorang politisi hukum!“ (pesan & nasihat yang sangat berharga dari YTH Bapak Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.; salah satu dosen yang Luar Biasa yang menggembleng pola pikir penulis).

Demikian pula pandangan pengamat hukum yang dengan sinis mengatakan; kerapkali terlihat sebuah peraturan perundang-undangan memang sengaja dibuat dengan celah-celah; agar dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaku tindak kejahatan dan pelanggaran.

Penulis memang tidak menyangkal akan keberadaan celah-celah tersebut; namun hemat penulis:

“Pendapat tersebut adalah suatu opini yang kurang dapat dipertanggungjawabkan; karena hanya melempar hal tersebut tanpa berupaya MEMBERIKAN SOLUSI, terutama disampaikan dengan salah satu cara: mengkritik terbuka kepada pemerintah melalui jurnal terbuka di media massa, seperti Kompasiana.Com ini, karenanya penulis sangat berterima kasih kepada pihak Kompas atas website Kompasiana.com ini

Kembali kepada permasalahan adanya celah atau tidak pada suatu peraturan perundang-undangan, perlu digaris bawahi; betapapun baik dan lengkapnya sebuah peraturan perundang-undangan (hukum); dengan perubahan jaman yang cepat, sudah bisa dipastikan hukum juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. Karenanya; bagaimanapun lengkapnya sebuah peraturan perundang-undangan, TIDAK MENJAMIN sama sekali; bahwa aparat penegak hukum dapat dengan mudah menegakkan hukum terkait bidang hukum bersangkutan; bisa terjadi kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam tingkatan yudikatif, dalam hal ini pengadilan yang merupakan titik akhir Lembaga Yudikatif; tentunya dengan notabene dan/atau tanda kutip “dalam topik pembahasan yang menyampingan Hak Yudikatif Lembaga Eksekutif”.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman merupakan sebuah topik yang selalu menarik untuk diperbincangan; seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat menuntut penegakan hukum dan keadilan, meskipun antara norma hukum dan keadilan adalah suatu hal yang berbeda.

Secara konseptual perlu dipahami dan disadari bahwa prinsip hukum adalah kesamaan, sedangkan prinsip keadilan adalah ketidaksamaan.

Namun keduanya harus disinergikan/dipadukan, sehingga setiap aturan hukum harus mengandung prinsip keadilan, demikian pula setiap upaya memperoleh keadilan harus diatur dalam hukum.

Dalam teori keadilan sebagaimana dikemukakan bahwa oleh Arsitoteles dan Adam Smith;

keadilan dibedakan menjadi justitia comutativa dan justitia distributive; keadilan komutatif meliputi kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, konsep yang memberikan pemahaman tentang bagaimana pemberlakuan sesuatu berdasarkan kesamaan dan ketidaksamaan. ( Lihat Laporan Penelitian “Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris Ataukah Judex Facti: Pengkajian Asas, Teori, Norma Dan Praktek”, Jakarta: Pusat Penelitian & Pengembangan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011 ).

Sangat disadari bahwa jurnal picisan ini masihlah sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu; segala kritik dan masukan nasihat yang membangun sangat diharapkan dari semua pembaca untuk perbaikan dimasa mendatang.

Dengan memanjatkan do’a kepada Tuhan Yang Maha Esa; semoga kelak jurnal ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum

Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah.

Bandung, Sabtu, 21 Desember 2013.


 

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah merupakan hal tersulit dalam sebuah sistem hukum. Sebait kalimat tersebut bukan tanpa alasan dan bukan tanpa dasar sama sekali, betapa tidak? tak sedikit masyarakat Indonesia menuding Hukum di Tanah Air hanya milik orang-orang/pribadi-pribadi berkantong tebal saja, atau dengan kata lain mayoritas masyarakat Indonesia beranggapan Hukum di Indonesia telah menjadi impoten dan hanya menjadi barang mati yang tidak dapat berbuat apa-apa bagi masyarakat.

Misalkan beberapa kasus hukum yang pernah mencuat dan diangkat menjadi topik hangat dalam berbagai pemberitaan berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik; seperti halnya kasus nenek Minah yang dihadapkan ke meja hijau lantaran didakwa mencuri 3 (tiga) buah kakao, kasus sandal jepit bolong Hamdani, dlsb. Namun lebih daripada itu; apakah kesemuanya itu ditayangkan dalam proposi yang seimbang? dan terutama apakah bebas dari pengaruh intervensi kacamata politik?

Perkembangan suasana politik ditanah air tak terlepas dari berbagai permasalahan-permasalahan hukum yang menjadi fokus perhatian masyarakat, tak dapat penulis pungkiri; adanya hal-hal yang bermula pada kasus hukum namun seringkali dimanfaatkan oleh berbagai pihak demi memuluskan agenda-agenda politik pihak-pihak tertentu.

Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah awam akan hukum. Hal inilah yang memuluskan agenda propaganda berbagai pihak yang tidak senang dengan pemerintah yang status quo; melancarkan politik berselubung hukum. Praktik-praktik seperti inilah yang mengotori hukum dengan nuansa politik, memperkosa hukum, menyudutkan para pejabat hukum dengan agenda propaganda politik.

Memang penulis tak menyangkal bahwa hukum adalah produk politik; namun opini itu hanyalah boleh dilemparkan oleh seseorang yang berpikiran sempit tentang hukum. Ranah yudikatif tidak boleh terseret dan dipersalahkan dalam penegakan hukum dilapangan, dengan membawa kasus ke ranah politik; karena ranah penegakan hukum adalah murni ranah yudikatif.

Dalam tulisan kali ini, penulis berusaha mengajak seluruh para pembaca yang budiman untuk mencoba memancang “hukum” dari “kacamata hukum itu sendiri” dan jangan terpengaruh dari pola pikir ala politis yang ujungnya adalah memberikan penghakiman “aparat penegak hukum (Hakim) adalah hanya corong dari undang-undang” tanpa didasari dengan sebuah penelitian hukum.

Penulis mulai tergelitik untuk memulai penelitian ini saat membeli dan membaca beberapa buku yang didapatkan pada sebuah toko buku besar di Jakarta, beberapa diantaranya adalah karya O. C. Kaligis, dan beberapa diantaranya adalah karya Frans Hendra Winarta; namun dari salah satu buku yang paling menarik perhatian penulis adalah buku yang berjudul: “Kejahatan Jabatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu”, dan buku yang berjudul: “Deponeering Teori dan Praktik”; keduanya diterbitkan oleh PT. Alumni.

Sebait pepatah tua mengatakan bahwa “kita bisa mengenal sosok pribadi seseorang melalui hasil karya tulisannya”. Pepatah tua tersebut bukan hanya omong kosong belaka.

Secara singkat kedua buku tersebut; memperlihatkan cara pandang dari sisi Lawyer Oriented; yang menuding kepada keadaan dan situasi penegakan hukum di Indonesia yang kemudian menghakimi bahwa telah terjadi banyak penyesatan dan kejahatan jabatan yang terjadi, namun tidak mendapatkan perhatian serius pemerintah. Hal tersebut menurut penulis adalah merupakan penyesatan publik dan merupakan upaya melakukan pembunuhan karakter lembaga peradilan di Indonesia tercinta kita ini, karena tidak didasari oleh suatu penelitian hukum.

Penelitian kali ini bermula dan terpicu buku yang karya O. C. Kaligis, yang menampilkan abstrak singkat pada (cover) sampul halaman belakang (O. C. Kaligis, Kejahatan Jabatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu, Bandung: Alumni, 2011, hlm. sampul belakang). dengan pemilihan kosakata-kosakata yang membunuh karakter lembaga peradilan.

Sungguh sangat disayangkan; kalimat-kalimat dilontarkan oleh seseorang super senior yang telah malang melintang dirimba persilatan hukum tanah air; karena sebagaimana seperti yang telah diuraikan sebelumnya; adalah sebuah bentuk penghakiman yang menyatakan “sudah tidak ada keadilan di Indonesia!” namun benarkah demikian adanya?.

Jika memang benar tuduhan dan tudingan tersebut, siapa sajakah yang terlibat dalam praktek tersebut? Mari kita simak bersama-sama!


 

B. Perumusan Dan Pembatasan Masalah


Salah satu bab dalam buku Kejahatan Jabatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu tersebut mengulas mengenai perkara àsusila Nazril Irham vokalis band Noah alias Ariel Peterpan;

yangmana kasus ini sempat hot dan masih menjadi pembicaraan dimasyarakat; karenanya terpilih oleh penulis sebagai bahan kajian dan diangkat sebagai tema dan topik dalam penulisan kali ini.

Tema dan topik liar secara umum dalam tulisan kali ini adalah:

Apakah benar? telah terjadi praktik kejahatan jabatan dalam sistem peradilan terpadu?


kemudian dikarenakan adanya harapan penulis bahwa penelitian kali ini bisa dijadikan sebuah bahan masukan bagi masyarakat luas, maka penulis lebih memfokuskan lagi tema dan topik yang lebih mengarah pada kasus terpilih; lebih lanjut dirasa dan disadari oleh penulis diperlukan adanya perumusan dan pengerucutan masalah. Karenanya dalam penulisan dan penelitian dalam tulisan kali ini; dipilih judul:

 

Penerapan Retroaktif Perkara Àsusila Nazril Irham Noah alias Ariel Peterpan


Karenanya untuk itu diperlukan sebuah perumusan dan pembatasan masalah tema, guna mendapatkan hasil akhir yang memenuhi kriteria dan standar penulisan sebuah jurnal. Dalam melakukan penulisan dan penelitian lebih lanjut perlu adanya pembatasan masalah yang dilaksanakan dengan terarah dan tepat sasaran, oleh karenanya permasalahan harus dirumuskan dengan jelas.

Berdasarkan tema dan topik terkait delik àsusila Nazril Irham vokalis band Noah alias Ariel Peterpan, terkait judul “Penerapan Retroaktif Perkara Àsusila Nazril Irham Noah alias Ariel Peterpan”, untuk itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

  1. Bagaimanakah Metode Penelitian Hukum Tim Majelis Hakim perkara àsusila Nazril Irham Noah alias Ariel Peterpan? Terkait saat menjatuhkan vonis / putusan?
  1. Bagaimanakah proses Penalaran dan Argumentasi Hukum Tim Majelis Hakim; saat menerapkan pasal pornografi pada delik àsusila Nazril Irham vokalis band Noah alias Ariel Peterpan?



C. Tujuan Penelitian


Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

  1. Untuk mengetahui Metode Penelitian Hukum yang dipergunakan Tim Majelis Hakim perkara àsusila Nazril Irham Noah alias Ariel Peterpan; fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pisau analisis hakim saat menjatuhkan vonis/putusan.
  1. Untuk mengetahui proses Penalaran dan Argumentasi Hukum Tim Majelis Hakim; terkait penerapan pasal pornografi pada delik àsusila Nazril Irham Noah alias Ariel Peterpan.

Terutama untuk mendapatkan fakta kebenaran sesungguhnya apakah penerapan pasal tersebut adalah merupakan pelanggaran kepada Asas Non-Retroaktif; yangmana sempat membuat heboh percaturan hukum tanah air, karena banyaknya opini kontroversial para pakar dan praktisi hukum yang menyatakan bahwa vonis hakim tersebut adalah merupakan sebuah bentuk pemberontakan dan/atau pemerkosaan hakim kepada hukum acara pidana.

 


 

D. Manfaat Penelitian


Penelitian yang dilakukan dalam karya ini adalah untuk mengajak seluruh para pembaca yang budiman untuk mengetahui apakah benar telah terjadi praktik-praktik kejahatan jabatan dalam sistem peradilan terpadu?

Karena sudah bisa dipastikan sangat banyak kritikan pedas yang menuding hal tersebut telah terjadi; yang juga dapat dipastikan akan memberikan dampak dan pengaruh sosiologis terhadap masyarakat Indonesia, serta secara rinci kiranya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

  1. Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berfikir masyarakat awam-hukum dan masyarakat hukum-awam [praktisi hukum non-hakim], proses metode penelitian hukum majelis hakim dalam menjatuhkan vonis/putusan pada sebuah kasus.

  2. Tulisan ini juga diharapkan dapat meluruskan pandangan/mengarahkan cara berfikir seluruh masyarakat; baik masyarakat awam-hukum dan masyarakat hukum-awam [praktisi hukum non-hakim], bagaimana cara menempatkan / memposisikan diri secara proporsional, dalam mengamati suatu perkara dan kasus hukum agar hasil pengamatan yang dilakukan bersifat netral dan tidak berpihak/tidak memposisikan diri pada salah satu pihak dalam suatu perkara dan kasus hukum yang sedang diamati.

  3. Serta menjadi bahan bacaan para rekan-rekan mahasiswa/i hukum,agar bisa secara mandiri mengamati benar atau tidaknya, terkait banyaknya tudingan para akademisi hukum bahwa “hakim hanyalah corong dari undang-undang!”; baik diberbagai media massa ataupun lokasi lain; terkait tujuan hukum yang menjadi tujuan akhir dari hukum itu sendiri.

  4. Penulisan dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi segenap Bangsa Indonesia; karena dalam pengamatan penulis; sangat jarang sekali tulisan-tulisan para pengamat hukum yang mengangkat sebuah kasus dengan menempatkan diri secara netral dan proporsional yang tidak berpihak pada salah satu pihak (tidak menjadi simpatisan); khususnya terkait jurnal-jurnal dan/atau skripsi-skripsi para mahasiswa/i hukum yang cenderung memposisikan diri sebagai salah satu pihak dalam penelitian yang sedang dibuatnya.

  5. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengajak seluruh pengamat hukum untuk menganalisa hukum secara hakikat dasar [filosofi], dan/atau dengan kata lain; mengamati suatu permasalahan hukum dengan penalaran dan argumentasi hukum yang sebagaimana mestinya; bukan sebagai simpatisan salah satu pihak dalam perkara dan/atau kasus hukum, karena banyaknya tulisan para pengamat hukum yang finalnya tidak lebih hanya sebagai “legal memorandum” belaka, melenceng dari kriteria sebuah penelitian hukum yang seharusnya berdiri dari sudut pandang yang netral.

  6. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang sosial kemasyarakatan khususnya bidang ilmu hukum.

  7. Dapat memberikan literatur baru bagi daftar kepustakaan kepada peneliti lain yang tertarik pada bidang hukum dengan konsentrasidibidang penalaran dan argumentasi hukum terutama dengan permasalahan serupa.

  8. Mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan berfikir secara ala hukum yang hakiki dan sejati para akademisi dan/atau masyarakat Indonesia dalam hal mengamati perkara dan kasus hukum yang merebak didunia peradilan.

  9. Memberikan pelajaran bagi penulis untuk belajar menghargai sejumlah kesulitan yang timbul dalam proses pengambilan keputusan para hakim dalam hal menjatuhkan vonis kepada terdakwa secara realita.

  10. Dapat mengasah kemampuan penulis dalam menyusun dan menulis sebuah penelitian hukum.


E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan dan konstruksi data yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten; yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan, adapun penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan penulis dengan cara:

1.      Teknik Pengumpulan Data Dan Tipe Penelitian;

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan studi / penelitian kepustakaan (library research) terhadap bahan-bahan pustaka/data sekunder; mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier; seperti asas-asas hukum, undang undang, buku-buku hukum karangan penulis-penulis hukum ternama, bahan catatan perkuliahan, dlsb, yang telah ditelusuri/ditelaah dan dianalisis; kemudian dikarenakan penelitian kali ini adalah terhadap asas-asas hukum yang bertujuan menemukan asas hukum atau hukum positif yang berlaku; maka tipe penelitian ini lazim disebut penelitian hukum doktrinal (Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

 

2.      Jenis Data dan Sumbernya;

Sebagaimana telah dituliskan dalam poin nomor 1 di atas terkait tipe penelitian sebelumnya; bahwa jenis data yang digunakan adalah data sekunder; yakni dengan metode penelitian kepustakaan / library research, yang ada berkaitan dengan penulisan ini; adapun meliputi (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif ~ Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2011) :


a) Bahan Hukum Primer

 

Bahan Hukum Primer yang digunakan penulis adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu dan masyarakat yakni:

    • Peraturan Perundang-Undangan; dan
    • Putusan / Vonis Hakim.

 

Adapun terkait penelitian ini, Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

(3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

(4) Ketentuan perundang-undangan koheren lain terkait.

 



b) Bahan Hukum Sekunder


Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan bahan hukum primer, seperti:


(1) Penjelasan Undang-Undang terkait;

(2) Buku-buku Hukum karangan penulis-penulis ternama;

(3) Jurnal-Jurnal Hukum, Surat kabar;

(4) Diktat prajabatan calon hakim, diktat prajabatan calon jaksa.




c) Bahan Hukum Tertier


Bahan Hukum Tertier yang digunakan:

(1)   Kamus Hukum;

(2)   Kamus Besar Bahasa Indonesia;

(3)   Pedoman EYD 2009.

 

 

3.      Analisis Data

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis; yang menggambarkan dan menyajikan asas-asas hukum; Kemudian Analisis Data dilakukan dengan deskriptif kualitatif untuk menemukan jawaban; dengan melakukan analisa terhadap Prinsip-Prinsip Keberlakuan Hukum Universal, dan juga kepada Principle Of Morality Internasional serta Volksgeist / Grundnorm Bangsa Indonesia; yang telah diperoleh untuk mendapat suatu kesimpulan secara keseluruhan.

 


Di bawah ini masih dalam penulisan:


Judul yang dipilih oleh penulis tidaklah sama sekali menghakimi dan/atau memojokan seseorang; terlebih sangatlah jauh dari upaya untuk mengarahkan opini seseorang; karenanya judul yang dipilih bernada HERAN dan BERTANYA?


Benarkah? Ariel NoAH / Ariel PeterPan Masuk Hotel Prodeo Akibat Mafia Hukum?? [Modus Detected - Setelah Membaca Biografi seseorang]

 

pada kesempatan kali penulis mencoba untuk menggali kejanggalan kejanggalan dalam kasus Ariel PeterPan alias Ariel Noah, karena suatu hal yang sangat TIDAK MASUK AKAN, seseorang dengan predikat seorang profesor tidak mengerti dan/atau tidak bisa membedakan ANTARA:


Kompetensi Absolut versus Kompetensi Relatif

 

Kasus Ariel memang sudah dibilang basi untuk dibahas, namun apabila penulis mencoba mengajak seluruh sobat pembaca untuk mencoba menggunakan nalar dan logika; maka kiranya, sobat pembaca semua akan mulai tercerahkan nanti setelah membaca jurnal kacangan ini....

dan mengerti dimanakah TITIK KEANEHAN dalam kasus Ariel PeterPan alias Ariel Noah ini....

 

Mari kita simak bersama....

 

Bersambung....

masih dalam tahap editing....

sabar yah....


Link URL asli:
http://www.irwanlaw.com/jurnal-bebas/benarkah-ariel-noah-ariel-peterpan-masuk-hotel-prodeo-akibat-mafia-hukum-modus-detected---setelah-membaca-biografi-seseorang