Jurnal @irwan‎ > ‎

Penangkapan Raffi Ahmad adalah Bukti Kegagalan Pemerintah (BNN) dalam Memberantas Narkotika Di Indonesia!

Kompas | 01 February 2013 | 20:33

Judul tulisan penulis kali ini; terkait penangkapan Raffi Ahmad, tentunya akan membuat bingung bagi khalayak awam hukum dan membuat akan membuat para pembaca yang budiman untuk sedikit  berpikir;

mengapa penulis berkata demikian?

singkat saja;

Hukum untuk manusia! bukan manusia untuk hukum!

bagi kebanyakan awam hukum;

penangkapan Raffi Ahmad akan dianggap sebagai suatu prestasi cemerlang bagi para aparat-aparat BNN karena dianggap mampu menangkap pemakai Narkotika, dan mendapat acungan jempol karenanya…

namun…

sebenarnya hal tersebut tak selamanya 100%  benar!

penulis kali ini tertarik untuk mengangkat kasus Raffi Ahmad kali ini, karena tergelitik untuk meluruskan cara pandang yang benar; bagi para pembaca yang budiman mengenai bagaimana menempatkan diri dalam melihat permasalahan hukum;

yaitu dengan menempatkan diri sebagai seorang yang netral saat mengamati permasalahan hukum yang terjadi disekitar kita.

tak sedikit banyak para pengamat hukum, para praktisi hukum, para pakar hukum;

telah kurang/tidak tepat menempatkan diri dalam mengkaji suatu permasalahan hukum…

menempatkan posisi berpikir awal pada suatu titik berdiri;

penempatan diri sebagai simpatisan salah satu pihak dalam kasus yang diamati adalah sebuah “TITIK AWAL YANG KELIRU”;

dalam hal ini misal;  menempatkan titik berpikir awal dengan menganggap pihak BNN adalah aparat yang sukses dan berhasil mencapai prestasi adalah suatu TITIK START yang sangat keliru…

semestinya seorang pengamat hukum mampu menempatkan diri diluar para pihak dalam kasus yang tengah diamati…

namun ironisnya;  fenomena ini sangat banyak terjadi, seperti salah seorang praktisi hukum yang berkata:

WAH HAKIMNYA SANGAT BIJAKSANAsaat perkara yang ditanganinya menang dalam suatu persidangan di pengadilan…

atau sebaliknya:

WAH HAKIMNYA NGAWUR! PASTI DAPAT SUAP!disaat perkara yang ditangani oleh si praktisi hukum mengalami kekalahan di persidangan…

Fenomena ini bisa juga kita temui pada akademisi-akademisi hukum;

misalkan salah satu contoh klise:

salah seorang Dosen Hukum yang kebetulan juga berpraktik sebagai advokat, berkata;

“saya sedang mencari relawan untuk mengadakan tim penelitian terhadap kasus yang sedang ditangani, karena hakim yang tidak beres”

ini adalah sebuah ironi yang mengharu biru;

dalam melakukan sebuah penelitian hukum, hal seperti inilah yang harus dihindari!

menjadi salah satu pihak/simpatisan salah satu pihak, dalam sebuah perkara yang akan diteliti, tentunya akan membawa kepada hasil yang telah bisa diprediksi sebelumnya;

yaitu apa maunya si peneliti itu sendiri!

Karenanya sudah dapat dipastikan hasil akhir nantinya; bukanlah mendapatkan hasil yang merupakan fakta sesungguhnya dan opini yang netral;

penempatan diri sebagai salah satu pihak/simpatisan dalam sebuah kasus yang akan diteliti;

akan mudah ditebak akhir dari penelitian tersebut!

bisa dipastikan akan berakhir menjadi sebuah “LEGAL MEMORANDUM” dan jauh dari kriteria sebuah penelitian hukum yang hakiki!

Selain itu terdapat pula sebuah POLA BERPIKIR NEGATIF diantara para pakar hukum!

Sebuah hal yang tidak dapat kita pungkiri bersama;

ada kebiasaaan buruk para pakar hukum dan/atau para sarjana hukum;

yakni kecenderungan berpikir politis tentang hukum / mengenai apa yang dia inginkan dengan suatu ketentuan hukum!

bukan apa yang diinginkan oleh perumusan norma hukum itu sendiri.

Kecenderungan bersikap sebagai politisi hukum daripada bersikap sebagai ilmuwan hukum;

dapat dengan mudah kita jumpai;

misalkan para dosen yang terlibat aktif sebagai pengamat hukum;

yang kerapkali kritis menyindir pesimis akan nasib penegakkan hukum Indonesia (tidak semua dosen), apalagi para dosen yang termasuk kalangan aktivis lapangan;

cenderung bertindak sebagai sarjana patriotis yang ingin memperjuangkan norma-norma agar dapat turut memperbaiki hukum; yang kerap menuding keputusan hukum seringkali mencederai rasa keadilan!

ironisnya; biasanya kecenderungan seperti itu terbungkus rapi dengan mendasarkan diri pada teori-teori pseudo yang bersifat ilmiah.

NAMUN semestinya sebagai seorang ilmuwan hukum adalah harus memandang hukum apa adanya; dan bukanlah memandang hukum dengan kacamata politik.

Hal inilah sebenarnya yang membedakan seorang ilmuwan hukum dan seorang politisi hukum.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman merupakan sebuah topik yang selalu menarik untuk diperbincangan; seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat menuntut penegakan hukum dan keadilan, meskipun antara norma hukum dan keadilan adalah suatu hal yang berbeda.

NAMUN PERLU DIINGAT!

Secara konseptual perlu dipahami dan disadari bahwa prinsip hukum adalah “KESAMAAN!”

sedangkan prinsip keadilan adalah “KETIDAKSAMAAN!”

Namun keduanya harus disinergikan/dipadukan, sehingga setiap aturan hukum harus mengandung prinsip keadilan.

Demikian pula setiap upaya memperoleh keadilan harus diatur dalam hukum.

Dalam teori keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Arsitoteles dan Adam Smith;

keadilan dibedakan menjadi justitia comutativa dan justitia distributive;

keadilan komutatif  meliputi kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, konsep yang memberikan pemahaman tentang bagaimana pemberlakuan sesuatu berdasarkan kesamaan dan ketidaksamaan.

KEMBALI KE LAPTOP! (baca: kembali ke topik masalah)

lalu…

apakah yang harus dilakukan oleh BNN seharusnya? saat mengetahui RAFFI AHMAD terjerat dalam lingkaran narkotika jikalau penulis mengatakan “PENGANGKAPAN RAFFI AHMAD ADALAH SEBUAH KEGAGALAN PEMERINTAH? (dalam hal ini BNN)?

disinilah titik berdiri dan cara memandang hukum yang kurang diserap dan kurang dimengerti oleh para aparat penegak hukum ( dalam hal ini BNN).

semestinya perlu dilakukan DikLat lanjutan bagi para aparat-aparat terhormat yang duduk di BNN;

bahwa

TUJUAN UTAMA DARI BNN DIBENTUK ADALAH UNTUK MEMBERANTAS LALU LINTAS PENYEBARAN & PERDAGANGAN NARKOTIKA dan SEGALA TURUNANNYA…

SEHARUSNYA pihak BNN melakukan KOORDINASI DENGAN RAFFI AHMAD untuk menjerat “PENYALUR & PEDAGANG, serta jaringan-jaringannya”

dengan demikian “MATA RANTAI” bisa ditelisik sampai “KE AKAR” bukan sebaliknya!

dengan MENANGKAP RAFFI AHMAD kemudian MENG-EKSPOS ke MEDIA MASSA NASIONAL, tentu hal ini akan membuat para penyalur dan mata rantai pedagang narkotika; justru merupakan signal kepada para pedagang dan penyalur narkotika untuk menjaga jarak agar tidak tertangkap BNN!

DISINILAH LETAK KEGAGALAN BNN!

sekali lagi BAHWA TUJUAN BNN DIBENTUK adalah untuk memberantas PEREDARAN NARKOTIKA di BUMI MERAH PUTIH TERCINTA!

bukannya dengan menangkap para pemakai dan langsung menjebloskan dalam tahanan untuk kemudian di proses hukum…

betapa tidak?

Terjerat Narkotika adalah suatu hal sulit untuk diprediksi sebelumnya;

kita tak akan pernah tahu bahwa nantinya seorang tetangga kita, relasi kita, atau bahkan keluarga kita bisa terjerumus sebagai pengguna narkotika!

seharusnya pihak pemerintah dalam hal ini BNN kedepan bisa lebih bijak UNTUK MEMPERGUNAKAN (BEKERJASAMA) DENGAN PARA PEMAKAI (yang dalam hal ini adalah KORBAN PENYALAHGUNAAN YANG HARUS DILINDUNGI DAN DIREHABILITASI agar kembali seperti semula);

sebagaimana tertuang Dalam Undang-undang No. 35/2009 tentang Narkotika Jo. PP No 25/2011 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2011 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009.

dikatakan pengguna NARKOTIKA dalam notabene dan TANDA_KUTIP (pemakai yang tidak memperdagangan NARKOTIKA), mereka dinyatakan sebagai “KORBAN” penyalahgunaan narkotika yang memiliki hak sembuh dengan jalan rehabilitasi.

dan bukan sebaliknya menangkap dan meng-ekspos ke berbagai MEDIA MASSA yangmana hal ini justru adalah menutup jalur penumpasan mata rantai pedagang narkotika sampai ke akarnya;  karena ibarat MEMBERIKAN ISYARAT kepada mata rantai pedagang narkotika untuk menjauhi RAFFI AHMAD saat melihat di Media Massa tanah air… (irwan_se_sh@yahoo.com)


Fiat Justitia Ruat Coelum

Merengkuh Keadilan tanpa landasan moral, etika dan integritas, adalah perjuangan hampa tanpa hasil. Menjadi sangat sulit untuk menapak diatas jalan-jalan kebenaran yang penuh kendala.



http://hukum.kompasiana.com/2013/02/01/penangkapan-raffi-ahmad-adalah-bukti-kegagalan-pemerintah-bnn-dalam-memberantas-narkotika-di-indonesia-524928.html